my fish

Selasa, 13 Maret 2012

Perubahan (Amandemen) Terhadap UUD 1945



1. Alasan UUD 1945 Diamandemen
1. Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan Negara maka harus sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia pada umumnya maka UUD 1945 diamandemen oleh MPR. Perubahan UUD 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. Karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sacral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa orde baru.
3. Karena perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.
4. Karena perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demoktrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri, sehingga lembaga Negara, badan badan lainnya serta dalam kehidupan masyarakat berkembang jiwa demokrasi.
5. Karena perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, system pemerintahan dIsentralisasi dan otonomi.
6. Karena perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan.
7. Karena perubahan UUD 1945 mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah (demi kebaikan) sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis (berkembang) dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, social budaya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

2. Latar belakang Perubahan UUD 1945
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Perubahan UUD bukan suatu yang ditabukan, tapi merupakan tuntutan sejarah. Perubahan UUD sudah bisa diprediksi oleh Ir. Soekarno. Pada saat pembahasan penetapan UUD sudah dikemukakan bahwa UUD kita memang sudah simple namun jika suatu saat terjadi perkembangan zaman boleh diubah agar bisa menyesuaikan atau beradaptasi. Jadi ini juga merupakan amanat dari Ir. Soekarno.

Dahulu Indonesia pernah memiliki UUD yang isinya sangat berbeda dengan UUD Negara RI tahun1945, yaitu UUD RIS dan UUDS. Yang berbeda adalah pada UUD RIS sistem pemerintahannya adalah Serikat, pada UUDS sistem pemerintahannya adalah Federal, sedangkan pada UUD Negara RI th 1945 sistem pemerintahannya adalah Kesatuan.

Pada Orde Baru dituntut tidak adanya perubahan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan adanya Tap MPR No. IV/MPR/1993 yang menjelaskan ketidakmungkinan terjadi perubahan. Kalaupun terjadi perubahan harus diadakan referendum atau persetujuan dari masyarakat. Namun hal ini berbeda sekali dengan Pasal 37 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perubahan boleh dilakukan tanpa adanya referendum. Sehingga Tap MPR No. IV/MPR/1993 dicabut.

Tuntutan Reformasi:
Istilah yang baku ‘amandemen’ oleh MPR diganti dengan ‘perubahan’.
Dihapusnya dwi fungsi ABRI
Pemberantasan KKN dan penegakan hukum.
Penguatan otonomi daerah agar tidak sentral di Ibukota Jakarta.
Kebebasan pers supaya aspirasi rakyat bisa tersalurkan dengan baik.
Demokratisasi terkait HAM.

MPR sebagai lembaga tertinggi negara menurut pasal 3 ayat 1 berwenang mengubah UUD. Karena adanya tuntutan reformasi ini UUD diubah.
3. Tujuan perubahan UUD 1945
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
4. Landasan hukum diadakannya perubahan / Amandemen UUD 1945
Perubahan undang-undang dasar merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sejarah kehidupan bangsa. Perubahan undang-undang dasar akan menentukan masa depan kehidupan bangsa serta kesejahteraan bangsa tersebut. Undang-undang dasar 1945 merupakan hokum dasar yang tertulis bagi kehidupan bangsa Indonesia maka sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengingat pentingnya UUD 1945 bagi bangsa Indonesia maka perlu dipertimbangkan secara matang apabila ingin diadakan perubahan. Perubahan UUD 1945 harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, sesuai dengan aspirasi rakyat serta perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Agar perubahan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang sah maka perubahan UUD 1945 harus memiliki landasan / dasar hukum yang jelas.
Adapun dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37 yang berbunyi :
1. Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.
5. Lembaga yang mengubah dan waktu terjadinya perubahan amamdemen UUD 1945

MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR :
• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
6. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
“Sebenarnya bukan istilah ’amandemen’ lagi yang digunakan, melainkan ’perubahan’. Jadi yang benar adalah ”Hasil Perubahan UUD 1945”, bukan ”Hasil Amandemen UUD 1945. Perubahan UUD 1945 ini tidak dilakukan berkali-kali, melainkan hanya satu kali yaitu selama rentang waktu tahun 1999-2002. Perubahan tersebut meliputi 4 tahap, antara lain:

v Tahap 1 = tahun 1999
v Tahap 2 = tahun 2000
v Tahap 3 = tahun 2001
v Tahap 4 = tahun 2002



Perubahan UUD 1945 banyak menghadirkan hal-hal yang baru.
Misalnya pada nama UUD kita. Sebelum perubahan nama UUD kita adalah UUD 1945, tetapi setelah perubahan namanya yang baku menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, juga terjadi perubahan dalam bab, pasal dan ayatnya.
Apakah semua dirubah?

Tidak semua bagian dalam UUD 1945 mengalami perubahan, misalnya pada Pembukaan UUD 1945 (Preambule). Hal ini disebabkan karena dalam alenia ke-4 masih tercantum 5 sila Pancasila yang merupakan landasan Ideologi bangsa. Selain itu kata ”Pancasila” secara tidak eksklusif dijelaskan dalam pembukaan maupun pasal-pasal dalam UUD. Misalnya dahulu dalam pasal 36A yang berbunyi, ”Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”, ini merupakan satu-satunya penyebutan ”Pancasila”, itupun dalam konteks Lambang Negara dan kata ”Bhineka Tunggal Ika” tidak disebut dalam batang tubuh, namun sekarang sudah disebut dalam pasal 36A sebagai Semboyan Negara.
Walau sebenarnya ”Pancasila” tidak disebut secara eksklusif tetapi Pancasila tetap menjadi Ideologi bangsa. Pancasila tetap merupakan ideologi negara pertama kali yang disebutkan oleh Ir.Soekarno, sehingga lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang salah satu isinya merupakan cikal bakal Pancasila dan sudah mulai disebutkannya 5 sila Pancasila.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno pertama kali mengenalkan Pancasila. Pancasila dapat diringkas menjadi ”Trisila”, dan Trisila dapat diringkas lagi menjadi ”Ekasila” yang intinya adalah gotong royong.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk memaksimalkan kemerdekaan Indonesia maka terjadi perubahan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu pada penyebutan sila pertama ”Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Perubahan ini terjadi karena ada protes dari seorang pemuka agama yang menyatakan tidak mau bergabung dengan Negara Indonesia jika 7 kata itu belum diganti. Oleh karena itu ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi ”Yang Maha Esa”, sehingga secara sempurna Pancasila sila pertama berbunyi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini ditetapkan oleh Panitia Ad Hoc tahun 2004 sampai sekarang.

Pada Dekrit Presiden 1959 menyatakan tentang urutan susunan Pancasila, yaitu tidak dimulai dengan kata-kata Nasionalisme, namun dimulai dengan Ketuhanan yang sekarang disebut sebagai sila ke-3 yaitu Persatuan dan Internasionalisme, serta diakhiri dengan Keadilan Sosial. Sehingga intinya Pancasila itu tetap sama namun isinya berbeda dengan yang diungkapkan Ir.Soekarno pertama kali. Yang dipentingkan bukan hanya menghafalkan pancasila, namun Pancasila harus dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila jangan dijadikan tameng untuk menyalah-nyalahkan orang lain, karena hal ini tidak sesuai dengan sila ke-2 dari Pancasila itu sendiri.

NKRI sebagai bentuk negara tidak dirubah. Dulu pernah di Indonesia menggunakan sistem federal. Karena negara Indonesia yang berbentuk kepulauan takut agar tidak terceraiberai maka sistem federal diganti lagi menjadi NKRI.

Semboyan Negara Indonesia juga tidak mengalami perubahan yaitu tetap Bhinneka Tunggal Ika, yang dimaksudkan adalah suatu semboyan yang membingkai kokoh keanekaragaman bangsa Indonesia. Bhineka Tunggal Ika tidak menyeragamkan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam NKRI, namun menyatukan perbedaan-perbedaan itu.
Ditetapkan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Sehingga dapat dibuat kesimpulan yang menyatukan negeri kita adalah:

1. Pancasila
2. Sistem NKRI
3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
4. Bahasa Indonesia.


Hal-hal yang diubah terhadap UUD I945 :

Dahulu UUD 1945 isinya sederhana namun karena semakin kompleks permasalahan di Indonesia dan majunya perkembangan jaman maka, UUD pun di ganti. Dahulu UUD memberi kekuasaan sepenuhnya pada presiden untuk membuat UUD sehingga dalam hal ini presiden memiliki fungsi ganda yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun sekarang presiden tidak secara mutlak diberi wewenang untuk membuat UUD lagi.

Sebelum perubahan pasal yang mengatur HAM hanya 1 pasal saja, namun kini lebih dirinci dalam pasal 28 A – 28 J.

UUD juga belum mengcover secara penuh mengenai perkembangan jaman dan otonomi daerah , namun sekarang sudah tercantum pada UUD.

Dahulu pasal yang mengatur pendidikan hanya pasal 31 ayat 2, namun sekarang pendidikan diatur dalam pasal 31 dengan 5 ayat.

Sebelum perubahan pasal 37 hanya terdiri dari 2 ayat, namun sekarang pasal 37 terdiri dari 5 ayat. Berisi bahwa RUUD dapat dijadikan sebagai perubahan dengan ketentuan:
v RUUD diusulkan 1/2 dari anggota DPR.

v RUUD dihadari 2/3 dari anggota DPR.

v RUUD disetujui 50%+1 dari anggota DPR sebagai UUD baru.

Rakyat boleh mengusulkan perubahan UUD dengan cara memberikan usulan tesebut kepada MK. MK bisa mengkaji UUD itu kalau tidak sesuai dan MK juga bisa menggagalkannya. Rakyat boleh ikut mengadu isi UU di bawah perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD melalui usulan yang di sampaikan ke MA.
UUD memberikan ruang pasal-pasal dibawahnya.

SESUDAH AMANDEMEN KE -4
Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat (2) yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaanya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perakilan Daerah (DPD), yang kesemuanya direkrut melalui pemilu.
Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan legislative terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, Badan Eksekutif Presiden dan wakil Presiden, sedang badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara lama yang dihapus adalah dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan pemeriksa keuangan tetap ada hanya diatur tersendiri diluar kesemuanya/dan sejajar.
Tugas dan kewenagan MPR RI sesudah perubahan, menurut pasal 3 UUD 1945 ( perubahan Ketiga ).
a. Majelis Permusyawaran Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD
b. Majelis Permusyawaran Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
c. Majelis Permusyawaran Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar (impeachment).
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Perubahan (Amandemen) UUD 1945:
* Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.
* Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
* Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
* Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
* Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
* Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
Tugas Lembaga Tinggi Negara sesudah amandemen ke – 4 :

A. MPR
• Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
• Menghilangkan supremasi kewenangannya.
• Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
• Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
• Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
• Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
B. DPR
• Posisi dan kewenangannya diperkuat.
• Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
• Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
• Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
C. DPD
• Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
• Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
• Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
• Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
D. BPK
• Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
• Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
• Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
• Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
E. PRESIDEN
• Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
• Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
• Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
• Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
• Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
• Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
F. MAHKAMAH AGUNG
• Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
• Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
• Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
G. MAHKAMAH KONSTITUSI
• Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
• Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
• Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
H. KOMISI YUDISIAL
• Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dank ode etik para Hakim.


2 komentar:

  1. tanya pnk...
    apa kode html buat Hamster sama turtel.a ??
    please bls

    BalasHapus